Sistem Manajemen Whistleblowing bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dengan mengelola pengaduan atau pengungkapan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk penurunan citra Perusahaan.
Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan di Perusahaan, baik eksternal maupun internal, dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu stabilitas bisnis yang sedang berjalan, tanpa mempengaruhi citra dan reputasi Perusahaan, serta menciptakan iklim keterbukaan terhadap semua sumber daya yang tersedia. Semua masalah dan pelanggaran ditindaklanjuti dengan tetap memastikan pelapor, baik insan pribadi atau perseroan, dapat terlindungi sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjunjung tinggi etika, moral dan hukum.
Penjelasan mengenai hak-hak yang melekat pada Whistleblower dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
- Hak untuk dilindungi dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis berarti pengamanan dan pengawalan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya baik oleh terlapor, maupun orang lain yang tidak memiliki hak dasar untuk mengetahui identitasnya.
- Hak untuk mendapatkan akses atas prosedural penanganan laporan/aduan berupa informasi atas perkembangan kasus yang dilaporkan, akses terhadap pembuatan laporan dugaan tindak pidana penyuapan secara murah, mudah, dan cepat dari pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Hak untuk tidak dituntut secara hukum atas laporan atau aduan yang dibuat berarti hak untuk dilindungi dari upaya balas dendam oleh terlapor dan atau pihak terafiliasi lainnya baik secara hukum perdata, maupun hukum pidana yang berlaku di lingkungan perusahaan khususnya dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.
- Hak untuk bantuan medis, psikologis dan psikososial berarti hak atas rehabilitasi dari perusahaan dalam hal terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak Terlapor atau pihak terafiliasi lainnya baik berupa rehabilitasi secara medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial.
- Hak untuk fasilitas kompensasi adalah hak yang berupa pemberian hadiah dan atau tanda jasa dalam hal pelaporan yang dibuat oleh Whistleblower mampu membongkar tindak kejahatan penyuapan di dalam perusahaan dan berakhir pada menyelamatkan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha perusahaan.
The Whistleblowing Management System aims to create a comfortable working environment, by managing complaints or disclosures of events that can cause financial and non-financial losses, including a decline in the Company’s image.
This system is designed to ensure that any violations found in the Company, both external and internal, can be followed up immediately without disrupting the stability of ongoing business, without affecting the Company’s image and reputation, and creating a climate of openness to all available resources. All problems and violations are followed up while ensuring that the whistleblower, whether a private person or a company, can be protected in line with the Company’s commitment to uphold ethics, morals and the law.
The explanation of the rights attached to the Whistleblower can be explained in more detail as follows:
- The right to be protected from violence and or threats of violence both physically and psychologically means security and escort, including but not limited to the right to maintain the confidentiality of his identity both by the reported party, as well as other people who do not have the basic right to know his identity.
- The right to obtain access to the procedural handling of reports/complaints in the form of information on the progress of the reported case, access to making reports of alleged bribery crimes cheaply, easily, and quickly from the Anti-Bribery Management System implementer.
- The right not to be prosecuted legally for reports or complaints made means the right to be protected from retaliation by the reported party and / or other affiliated parties both in civil law, as well as criminal law that applies in the company environment in particular and applies in the Unitary State of the Republic of Indonesia in general.
- The right to medical, psychological and psychosocial assistance means the right to rehabilitation from the company in the event of violence committed by the reported party or other affiliated parties in the form of medical rehabilitation, psychological rehabilitation and psychosocial rehabilitation.
- The right to compensation facilities is the right in the form of gifts and / or merit in the event that the reporting made by the Whistleblower is able to expose the crime of bribery within the company and ends up saving the continuity and sustainability of the company’s business.